UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi
dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta
peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika
perkembangan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik;
Mengingat
:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1),
Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801);
Dengan . . .
-2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD,
adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya
disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai
penjabaran AD.
4. Pendidikan . . .
-3-
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab
setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban
Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa
uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang
dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia.
7. Kementerian adalah Kementerian yang
urusan hukum dan hak asasi manusia.
membidangi
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di antara
ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a)
dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat)
huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit
30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah
berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah
dari setiap provinsi.
(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang
pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik
dengan akta notaris.
(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap
sebagai anggota Partai Politik lain.
(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh
perseratus) keterwakilan perempuan.
(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a)
harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat.
(4) AD . . .
-4-
(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling
sedikit:
a. asas dan ciri Partai Politik;
b. visi dan misi Partai Politik;
c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan
keputusan;
f. kepengurusan Partai Politik;
g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan
jabatan politik;
h. sistem kaderisasi;
i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
k. pendidikan politik;
l. keuangan Partai Politik; dan
m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai
Politik.
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan
paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan
perempuan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan
huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk
menjadi badan hukum.
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
a. akta notaris pendirian Partai Politik;
b. nama . . .
-5-
b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak
mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda
gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai
Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan
dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang
bersangkutan;
d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan
umum; dan
e. rekening atas nama Partai Politik.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan
penelitian
dan/atau
verifikasi
kelengkapan
dan
kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh
lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan
secara lengkap.
(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum
dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama
15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian
dan/atau verifikasi.
(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
5. Ketentuan . . .
-6-
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan
kebutuhan Partai Politik.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi
pengambilan keputusan Partai Politik.
(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya
perubahan tersebut.
(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan
AD dan ART.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya
dari Partai Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis;
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD
dan ART.
(3) Dalam . . .
-7-
(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan
adalah
anggota
lembaga
perwakilan
rakyat,
pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti
dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga
perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
7. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1) Kepengurusan
Partai
Politik
berkedudukan di ibu kota negara.
(2) Kepengurusan
Partai
Politik
berkedudukan di ibu kota provinsi.
tingkat
tingkat
pusat
provinsi
(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3a) Kepengurusan
Partai
Politik
tingkat
berkedudukan di ibu kota kecamatan.
kecamatan
(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai
tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan
kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang
bersangkutan.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di
tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
setiap
(2) Susunan . . .
-8-
(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
terbentuknya kepengurusan yang baru.
(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya persyaratan.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta
ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga
negara Indonesia untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara
demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan
mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh
perseratus) keterwakilan perempuan.
(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan
terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan
keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD
dan ART.
10. Ketentuan . . .
-9-
10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal
Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian
perselisihan
internal
Partai
Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang
dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian
perselisihan
internal
Partai
Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan
paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal
perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian
perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat
pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama
60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di
kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah
Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori
kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
12. Di antara . . .
– 10 –
12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua)
ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1)
Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberikan secara proporsional kepada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik
bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(3b) Pendidikan Politik sebagaimana
ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
dimaksud
pada
a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka
Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga
negara Indonesia dalam membangun etika dan
budaya politik; dan
c. pengkaderan . . .
– 11 –
c. pengkaderan
anggota
Partai
berjenjang dan berkelanjutan.
(4)
Politik
secara
Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan
keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34A
(1) Partai
Politik
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
yang bersumber dari dana bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada
Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu)
tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
(3) Hasil
audit
atas
laporan
pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling
lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga
Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1)
Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal
dari:
a. perseorangan . . .
– 12 –
a. perseorangan
anggota
Partai
Politik
pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
yang
b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling
banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun
anggaran; dan
c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak
senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha
dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
(2)
Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan,
terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan
kemandirian Partai Politik.
15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara
transparan dan akuntabel.
(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik
setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
(3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk
keperluan audit dana yang meliputi:
a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
b. laporan neraca; dan
c. laporan arus kas.
16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 45
Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia oleh Kementerian.
17. Ketentuan . . .
– 13 –
17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan
Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan
hukum oleh Kementerian.
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi
administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi
administratif berupa penghentian bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh
Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi
administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan
Umum.
Pelanggaran
terhadap
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai
sanksi
administratif
yang
ditetapkan
oleh
badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga
kehormatan dan martabat Partai Politik beserta
anggotanya.
18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah,
ayat (3) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga
Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
(1)
Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui
keberadaannya
dengan
kewajiban
melakukan
penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan
mengikuti verifikasi.
(1a) Verifikasi . . .
– 14 –
(1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah
Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling
lambat 2 1⁄2 (dua setengah) tahun sebelum hari
pemungutan suara pemilihan umum.
(1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan
Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya
anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
(1c) Anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya
sebagai
anggota
DPR,
DPRD
provinsi,
dan
DPRD
kabupaten/kota
sampai
akhir
periode
keanggotaannya.
(2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib
dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan
forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik
sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
(3) Dihapus.
(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam
proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus
sebelum
Undang-Undang
ini
diundangkan,
penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke
pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan
dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan
diputus berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
– 15 –
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan Undang-Undang ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
memerintahkan
penempatannya
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
I. UMUM
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk
memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini
kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu
pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.
Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk
mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem
presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik
diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan
perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya
politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini
ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem
seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan
sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua,
memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap
negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan
politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk
menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di
bidang politik.
Upaya . . .
-2-
Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling
tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya
sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan
partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya
kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat
mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat
masyarakat.
Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan
Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik,
persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen
dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian
Partai Politik.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
-3-
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang,
dan tanda gambar Partai Politik lain” adalah memiliki
kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan
adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara
penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara
unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan
tanda gambar Partai Politik lain.
Huruf c
Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan
kota/kabupaten di provinsi lain.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kantor tetap” adalah kantor
yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta
mempunyai alamat tetap.
Huruf e
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 4
Ayat (1)
Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilakukan secara
administratif dan periodik oleh Kementerian bekerja sama
dengan instansi terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 5 . . .
-4-
Angka 5
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 23
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi
antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai
Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)
penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban
keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan
Partai Politik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-5-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 34A
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah akuntan
yang terdaftar dalam organisasi profesi Ikatan Akuntan
Indonesia.
Yang dimaksud dengan “diumumkan secara periodik” adalah
dipublikasikan setiap setahun sekali melalui media massa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 16 . . .
-6-
Angka 16
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5189